,

Info Teknik Sipil : Hanya Dua Persen Pekerja Bersertifikat Kompetensi

hmsundip.or.id Raswari mengatakan, kecelakaan kerja di proyek infrastruktur pemerintah dikarenakan masih minimnya pekerja teknik yang belum memiliki sertifikat kompetensi.

“Di Indonesia boleh dibilang cuma berapa persen yang punya sertifikat kompetensi, karena sertifikat kompetensi ini menunjukkan kompetensi pekerja teknik itu sendiri,” ujar Raswari saat ditemui  di Kantor.

Ia menambahkan, bisa dibilang kita memang lemah dalam hal ini. Berdasarkan data dari PIPI, kurang dari dua persen tenaga kerja teknik di Indonesia yang mempuyai sertifikat kompetensi dari Asosiasi Profesi.

“Kita hanya dua persen. Dari dua persen itu, 98 persen dimiliki oleh perusahaan bukan perorangan,” terannya.

Menurut Raswari, biaya yang mahal membuat hampir semua perusahaan tidak sanggup untuk mensertifikat kompetensi karyawan tekniknya. “Ini menjadi kesalahan kita yang harus segera diperbaiki dan itu telah menjadi usulan dari PIPI kepada DPR,” katanya.

Ia menuturkan, pemerintah saat ini tidak perhatian dengan permasalahan ini. Seharusnya pemerintah bantu Asosiasi Profesi untuk membuat supaya sertifikat kompetensi murah. “Selama ini kita hanya jalan sendiri, tidak ada batuan dari pemerintah. Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah, kita bisa apa,” ucap Raswari.

Menurut Raswari, banyaknya orang politik yang duduk di bangku pemerintahan dan kurangnya interaksi dengan orang-orang profesional menjadi salah satu penyebab minimnya tenaga kerja Indonesia yang tersertifikasi kompetensi.

“Betapa pentingnya sertifikat kompetensi saat ini,” imbuhnya.

Dikatakan Raswari, pemerintah harus segera membuat regulasi terkait sertifikat kompetensi bagi pekerja teknik maupun sipil. “Ini sebuah keharusan, tahun 2020 nanti seluruh dunia bersatu untuk mewajibkan standarisasi bagi pekerja teknik untuk mempunyai sertifikat kompetensi,” ungkap Raswari.

Lebih lanjut, ia menambahkan, di Indonesia masih sangat banyak pekerja teknik. “Bayangkan saja, hanya dua persen dari seluruh tenaga teknik jasa konstruksi proyek Kementerian PUPR yang baru terstandarisasi sertifikat kompetensi. Belum lagi tenaga kerja tekhnik untuk proyek Kementerian ESDM yang belum tersentuh Undang-Undang Jasa Konstruksi,” kata Raswari.

Selain itu, lanjutnya, pekerja Project Analis di sektor perbankan dan sektor otomotif saat ini juga masih minim yang mempunyai sertifikat kompetensi. “Project Analis yang menentukan perusahaan dapat proyek, tapi tidak punya sertifikat kompetensi, mau jadi apa?. Selain itu, sektor otomotifvtidak satu pun yang punya, ini kendala kita banyak sekali” paparnya.

Raswari berharap pemerintah turun tangan mengatasi permasalahan yang sangat genting dan penting ini. Jangan sampai permasalahan ini dianggap sepele oleh pemerintah.

“Permasalahan ini penting, kita sudah tertinggal jauh dari negara-negara lain. Kalau kita mau dibilang negara maju, pemerintah harus segera menuntaskan permasalahan ini,” pungkasnya.

sumber : http://www.industry.co.id

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*